Upaya Melestarikan Cagar Alam Gunung Talaga Bodas

FKPAT mencatat sejumlah dampak negatif akibat pendakian yang tidak terkelola, seperti menumpuknya sampah plastik, kerusakan vegetasi, dan kerusakan ekosistem hutan. Banyak pendaki yang tidak memahami etika menjelajah kawasan konservasi, seperti tidak membawa turun kembali sampah mereka dan merusak tanaman endemik di sepanjang jalur.

Babol juga menyoroti lemahnya pengawasan dan belum adanya regulasi resmi terkait akses masuk ke jalur tersebut. Padahal, Indonesia memiliki payung hukum yang jelas dalam menjaga lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. “Kita sudah punya aturan tegas, tapi sayangnya masih banyak yang mengabaikan itu. Penurunan kualitas lingkungan hidup adalah ancaman serius bagi kita semua,” tambahnya.

Keprihatinan Masyarakat Desa Hutan

Eka Riwayat, pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) wilayah Sundakerta, juga menyampaikan keprihatinan yang sama. Ia mengungkapkan bahwa seringkali melihat kendaraan bermotor pendaki yang diparkir di area jalur masuk Arga Cisayong–Talaga Bodas. Lebih memprihatinkan, beberapa pendaki bahkan sempat tersesat selama beberapa hari dan harus dijemput oleh pihak keluarga mereka. “Pada intinya kita setuju pada penutupan, kita prihatin, banyak pendaki buang sampah sembarangan. Tapi Alhamdulillah masih ada komunitas pecinta alam yang ikut membersihkan, dan kita juga sebagai warga jadi ikut tergerak,” ujar Eka.

Ia menambahkan bahwa warga lokal sebenarnya rutin naik ke kawasan hutan bukan untuk membersihkan sampah, tetapi untuk mengecek saluran air. Namun, karena banyaknya sampah yang ditinggalkan, kegiatan mereka pun terbebani oleh persoalan yang mestinya bisa dicegah.

Respons Perhutani

Menanggapi desakan FKPAT, Asper Perhutani BKPH Tasikmalaya, Sudrajat Firmansyah, menyatakan bahwa jalur pendakian Arga Talaga Bodas memang termasuk dalam wilayah kelola Perhutani BKPH Tasikmalaya. Pihaknya menyetujui usulan penutupan sementara jalur tersebut hingga ada regulasi dan pengelolaan yang jelas. “Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ada saat ini, belum diatur mengenai aktivitas hiking di jalur tersebut. Kita akan mengajukan adendum PKS melalui mekanisme ke direksi pusat melalui skema KKP (Kemitraan Kehutanan Perhutani),” ujar Sudrajat. Ia memperkirakan proses ini akan memakan waktu sekitar satu hingga dua minggu ke depan, tergantung dari persetujuan pihak direksi.

Sebagai organisasi yang menaungi ratusan kelompok pecinta alam di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, FKPAT merumuskan empat poin tuntutan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat hukum, hingga Perhutani:

Edukasi Berkelanjutan: Masyarakat harus diedukasi secara intensif tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan saat melakukan kegiatan di alam bebas.

Penanaman Etika Lingkungan: Setiap pendaki harus memahami dan menerapkan etika lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak ekosistem hutan.

Penegakan Hukum Lingkungan: Pelaku perusakan lingkungan harus ditindak tegas sesuai hukum, baik secara administratif maupun hukum pidana lingkungan.

Koordinasi Lintas Sektor: Perlu adanya sinergi dan komunikasi yang kuat antara komunitas pecinta alam, masyarakat lokal, pemerintah, dan pengelola kawasan.

Diskusi yang digagas FKPAT ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia (APGI) Tasikmalaya, BKSDA, Perhutani BKPH Tasikmalaya, Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, LMDH, Polsek, dan Koramil setempat. Hadir pula puluhan pegiat lingkungan yang menyepakati pentingnya pengelolaan berbasis konservasi dalam setiap kegiatan wisata alam di kawasan Gunung Talaga Bodas.

Informasi Terbaru

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya konservasi, beberapa komunitas pecinta alam di Tasikmalaya telah mulai menginisiasi program-program edukasi dan pembersihan lingkungan secara rutin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendaki tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, pemerintah daerah juga sedang mempertimbangkan untuk menerapkan sistem izin pendakian yang lebih ketat untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas pendakian yang tidak terkelola.

Sumber: FKPAT, Perhutani, BKSDA,Media Online Internet