Baabulhudaacinangsi.com | Menteri Sosial Saifullah Yusuf baru-baru ini menyoroti peran Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebagai salah satu penyumbang utama angka kemiskinan di Indonesia, bersanding dengan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Data terbaru dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat menunjukkan bahwa sekitar 3,7 juta penduduk, atau 7,08 persen dari total populasi, hidup di bawah garis kemiskinan.
Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Jabar cukup signifikan, mengingat provinsi ini memiliki populasi yang mencapai 53 juta jiwa. “Dengan total angka kemiskinan 7,08 persen, wajar jika Jabar menjadi salah satu penyumbang kemiskinan di tingkat nasional,” ungkapnya saat dihubungi pada Selasa (3/6/2025).
Namun, ada secercah harapan. Dedi mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Jabar mengalami penurunan dibandingkan lima tahun terakhir. “Jika kita melihat tren selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan telah menurun, terakhir tercatat di angka 7,08 persen,” tambahnya.
Di balik angka-angka tersebut, Kabupaten Bogor muncul sebagai daerah dengan kontribusi tertinggi terhadap angka kemiskinan di Jabar, diikuti oleh Kabupaten Bekasi. Dedi mengungkapkan bahwa di Kabupaten Bogor, terdapat sekitar 400 ribu kepala keluarga yang tergolong miskin. “Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor berkorelasi dengan jumlah penduduk yang mencapai 5 juta jiwa, banyak di antaranya merupakan hasil urbanisasi dari Jakarta,” jelasnya.
Fenomena urbanisasi ini, menurut Dedi, menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi kemiskinan. “Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor hanya 1,02 persen, sementara urbanisasi jauh lebih tinggi, sehingga kemiskinan pun meningkat,” katanya.
Dalam konteks yang lebih luas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa 52 persen masyarakat miskin di Indonesia terkonsentrasi di tiga provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam upaya menanggulangi masalah ini, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia menjadi di bawah lima persen pada tahun 2029. “Kami akan mempertegas kegiatan di setiap daerah, dengan harapan, sesuai arahan Presiden, kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan pada tahun 2026 dan pada tahun 2029, angka kemiskinan sudah di bawah lima persen,” tegas Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, saat melakukan kunjungan kerja ke Wonosobo, Jawa Tengah, pada Ahad (1/6/2025).
Dengan tantangan yang masih besar, upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mengakar di Jawa Barat dan provinsi lainnya. Masyarakat menantikan langkah konkret yang dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan mereka.
