Provinsi baru bernama Sunda Galuh hasil pemekaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Garut -

Tasikmalaya, Jawa Barat – Isu pemekaran Jawa Barat kembali mencuat, kali ini dengan wacana pembentukan Provinsi Sunda Galuh yang akan mencakup wilayah-wilayah di Priangan Timur. Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, hingga Pangandaran dikabarkan akan bergabung dalam calon provinsi baru ini. Namun, sejauh mana wacana ini realistis?

Berdasarkan sumber dari DPRD Jawa Barat dan forum tokoh masyarakat, setidaknya enam wilayah berikut diusulkan masuk ke dalam Provinsi Sunda Galuh .

Kabupaten Tasikmalaya – Pusat ekonomi dan budaya Sunda di Priangan Timur.

Kota Tasikmalaya – Wilayah urban yang menjadi simpul perdagangan.

Kabupaten Garut – Kawasan agraris dengan potensi pariwisata seperti Gunung Papandayan.

Kabupaten Ciamis – Memiliki warisan sejarah Kerajaan Galuh kuno.

Kota Banjar – Gerbang penghubung Jawa Barat dengan Jawa Tengah.

Kabupaten Pangandaran – Destinasi pantai andalan Jawa Barat.

Dasar Historis: Jejak Kerajaan Galuh
Nama “Sunda Galuh” bukanlah hal baru. Sejarah mencatat, Kerajaan Galuh (669–1482 M) pernah berjaya di wilayah ini sebelum bersatu dengan Kerajaan Sunda 28. Kawasan Ciamis dan sekitarnya bahkan menyimpan peninggalan seperti Prasasti Astana Gede di Kawali 10. Wacana pemekaran ini disebut-sebut ingin menghidupkan kembali identitas kultural tersebut.

Respons Pemerintah: Masih Tahap Kajian
Meski ramai dibicarakan, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa usulan ini belum masuk tahap formal. Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) masih berlaku, sehingga pembahasan lebih lanjut harus menunggu keputusan pusat.

“Ini masih wacana yang perlu dikaji matang, termasuk dampak fiskal dan administrasi,” ujar Bima dalam konferensi pers Juni lalu.

Pro-Kontra di Masyarakat
Dukungan datang dari kelompok yang menginginkan pembangunan lebih merata, sementara penolakan muncul dari pihak yang khawatir akan biaya pemekaran dan potensi konflik batas wilayah. Tokoh masyarakat Garut, Asep Saefuloh, menyatakan:
“Jika pemekaran bisa mempercepat pembangunan, kami dukung. Tapi jangan sampai hanya jadi proyek politik.”