Baabulhudaacinangsi.com | Sumber Radartasik |Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tengah bersiap untuk membahas secara mendalam aktivitas tambang pasir yang beroperasi di wilayah Galunggung. Langkah ini diambil setelah Gubernur Jawa Barat mengeluarkan instruksi tegas untuk menutup tambang-tambang yang tidak memiliki izin di daerah tersebut. Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan inventarisasi terhadap tambang-tambang, baik yang legal maupun ilegal, yang beroperasi di wilayahnya.

Dalam pernyataannya, Cecep menekankan bahwa ia tidak menentang keberadaan tambang secara keseluruhan. “Saya tidak anti tambang, akan tetapi saya anti tambang ilegal. Kenapa? Pak Gubernur menitikberatkan yang ilegal karena negara rugi,” ungkapnya pada Jumat (6/6/2025). Pernyataan ini mencerminkan komitmennya untuk menegakkan aturan dan menjaga kepentingan negara.

Dampak dari aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, terutama jalan, akibat bobot kendaraan yang sering kali melebihi tonase yang diizinkan. “Maka, tugas saya sebagai bupati bersama wakil bupati, apa yang disampaikan Pak Gubernur akan segera dibereskan. Yang dibereskan itu yang tidak resmi (ilegal), yang resmi (berizin) jalan,” tegas Cecep.

Ketika ditanya mengenai jumlah tambang ilegal yang beroperasi di kawasan Gunung Galunggung, Cecep mengakui bahwa ia belum memiliki data yang lengkap. Namun, ia berencana untuk mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan pengawasan lebih lanjut. “Belum ada, karena saya baru menjabat, tapi saya dengan Pak Asep hari Selasa (10/6/2025) di rapim akan ditanya dinas terkait, berapa jumlah tambang dan mana saja yang ilegal maupun legal,” jelasnya.

Cecep juga mengakui adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, sejalan dengan pesan Gubernur bahwa Jawa Barat harus istimewa. “Kalau jalan bagus, masyarakat akan mudah mengangkut hasil pertanian dan hasil bumi. Jadi ongkos perjalanan lebih murah,” ucapnya, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur akan menjadi prioritas pemerintah daerah.

Dengan langkah-langkah yang akan diambil, diharapkan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat menciptakan keseimbangan antara aktivitas tambang yang berizin dan perlindungan terhadap lingkungan serta infrastruktur yang ada.